BIDANG PENATAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

1. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA DLH sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan DPA sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyusunan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup;
4. Penyusunan dokumen RPPLH;
5. Penyusunan dan sinkronisasi penguatan RPPLH dalam RPJP dan RPJMD;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
7. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
8. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
10. Pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Ijin Lingkungan, Audit lingkungan hidup, Analisis resiko lingkungan hidup);
11. Penyusunan tim penilai dokumen lingkungan hidup (tim penilai, tim pakar dan konsultan) sesuai ketentuan;
12. Pelaksanaan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penanganan pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup;
13. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
14. Pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, dan SPPL);
15. Pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dokumen lingkungan;
16. Pemberian saran, pendapat/masukan atas dokumen lingkungan sesuai dengan hasil penilaian dan/atau peninjauan lapangan untuk penerbitan rekomendasi;
17. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup;
18. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan;
19. Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
20. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
21. Penyusunan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
22. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
23. Penyiapan model peningkataan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
24. Penyiapan prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
26. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan.